Tingkat Inflasi Dari Kebijakan BBM Mencapai 0,7 Persen Pada Bulan Juli

Prediksi pemerintah perihal dampak kebijakan naiknya harga BBM (bahan bakar minyak) yang bersubsidi terhadap inflasi di bulan Juli 2013 ini yakni sebesar 0,7%. Dan pemerintah juga memastikan untuk memenuhi stok pasokan pangan dengan sasaran untuk menjaga inflasi di bulan Juli tersebut.

Hatta Rajasa sebagai Menko Bidang Perekonomian mengakatan hal yang senada yakni pada bulan Juni inflasi sudah mencapai 0,3% dan di bulan Juli ini mencapai 0,7%. Hal ini disampaikan beliau seusai rapat koordinasi Stabilisasi Pangan di Kantor Kementrian Perekonomian hari Rabu lalu.

Selain itu beliau juga mempertegas bahwasanya inflasi pada bulan Juli ini akan dijaga supaya tak meningkat lebih dari 1%. Termasuk tindakan yang dilaksanakan pemerintah adalah menjaga tingkat harga volatel food supaya tetap stabil. Bahkan berkemungkinan besar dalam pemenuhan pasokan pangan pemerintah akan melaksanakan berbagai macam cara termasuk impor.

Menurut hasil pengamatan beliau, produk kebutuhan pangan di marketan sudah mulai menurun di minggu ketiga bulan Juli ini dan lebih baik dibanding minggu sebelumnya. Akan tetapi masihlah terkandung sejumlah bahan pokok yang harganya masihlah tinggi, walaupun tak tertutup berkemungkinan lebih cenderung akan segera turun harganya. Dan harga khusus untuk bahan pangan berupa daging, pemerintah berusaha menjaga kestabilan harga daging berkisar antara Rp. 75.000 - Rp. 80.000 per kilogram-nya.

Di sisi lain Sasmito Hadi Wibowo seagai Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS (Badan Pusat Statistik) memperkiraan bahwasanya bulan Juli ini adalah puncak naiknya inflasi yang diakibatkan tiga hal, yakni dampak BBM, bulan ramadhan, dan memasuki tahun ajaran baru.

Namun, Sasmito Hadi Wibowo optimis bahwasanya besarnya inflasi di bulan Juli ini terkait seberapa besar upaya pemerintah kita untuk menekan kenaikan harga. Seberapa naik pun tingkat inflasi, berkemungkinan tetap bisa ditekan.

Tidak cuma itu, beliau juga menyampaikan hasil pemantauannya terhadap gejolak harga komoditi pangan yang rupanya terkandung kenaikan cukup besar dibanding bulan Juni lalu. misalnya seperti daging sapi yang naik mencapai 70%, daging ayam juga naik sebesar 20%. Sebab akan hal itu pemerintah membikin kebijakan dengan cara melaksanakan impor produk yang dinilai kurang jumlahnya dari sejumlah negara termasuk China, Kamboja, dan Vietnam. Beberapa produk yang diimpor oleh pemerintah diantaranya adalah cabai merah dan bawang merah.

Di lain pihak, Agus DW Martowardjojo yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwasanya menurutnya inflasi di bulan Juli bisa saja mencapai 2,3% lebih. Karena hal ini beliau menghimbau supaya berkemungkinan ini untuk terus diwaspadai. Dan menurut beliau yang menjadi sumber permasalahan utama pemicu inflasi di bulan Juli ini yakni volatel food yang menuntut pemerintah untuk terus berupaya dalam memenuhi kebutuhan persediaan pangan. (cm)

Para Buruh Demo Menuntut Kenaikan Upah Sebesar 50 Persen

Dampak buruk kenaikan harga BBM memanglah merata hampir ke semua sektor industri yang ada di Indonesia. Seperti kejadian perihal para demo buruh yang meminta kejadian upah yang mencapai 50% baru – baru ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi mengatakankan, para pelaku usaha yang ada di Indonesia menolak untuk mengikuti request buruh untuk menaikan upah mereka yang mencapai  50 persen guna mengikuti dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dari pemerintah.

Sofjan memperjelas, bahwasanyasanya kenaikan upah minimum provinsi atau UMP ini tidaklah suatu hal yang menjamin akan menambah produktifitas para buruh yang ada di Indonesia. “Ini menjadi suatu indikasi dan menjadi tanda tanya para pengusaha. Para buruh cuma menuntut, tetapi tak diiringi dengan memperbaiki tugas dan pribadi mereke,” kata Sofjan saat diwawancarai di Gedung Permata, Kuningan, Jakarta.

Menurutnya, lebih baik para pelaku usaha untuk menambah peralatan canggih dan mesing daripada mesti menambah jumlah buruh dan mengikuti tuntutan para buruh. Pasalnya, sesuai dengan pengalaman, upah yang telah digelontorkan pengusaha untuk membayar para buruh tak berjalan sebanding dengan kinerja para buruh untuk perusahaan.

Terkait dengan tuntutan para buruh untuk menaikan upah pekerja dengan besar 50 persen, ia mengatakankan bahwasanyasnya akan di diskusikan terlebih dulu dengan Dewan Pengupahan dan Lembaga Tripartit. Keputusan baru mereka keluarkan pada tahun depan nanti, dan untuk tahun ini, Apindo terus bekerja untuk mengumpulkan data dan melaksanakan survey untuk langkah kedepan nantinya.

Disamping itu, tuntutan para buruh ini dinilai terlalu berkelebihan dan tak masuk akal. “Tak mungkin untuk naik sampai dengan 50 persen. Jika para buruh menghendaki kenaikan seperti itu, lebih baik cari kerja di luar negeri saja. Di tahun depan saja inflasi kita mencapai 7,2 persen. Mungkin ada kenaikan upah, tetapi cuma sedikit di atas itu,” ujar Sofjan menambahkan.

Salah satu contoh para buruh yang menuntut masalah kenaikan upah yang diakibatkan oleh pascakenaikan BBM bersubsidi ini adalah para buruh yang bekerja di kawasan Bekasi. Beberapa waktu lalu, terhitung sekitar ribuan buruh  mentibai kantor Busari pati pati Bekasi untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hingga mencapai 50 persen.

Para buruh melaksanakan demonstrasi di kawasan perindustrian EJIP dan melaksanakan sweeping di sejumlah lokasi pabrik yang terletak di lokasi tersebut, 

Berita Ekonomi : Dampak Kenaikan BBM Terhadap Perindustrian Hanya Kecil

Dampak Kenaikan BBM - Seperti yang disebut oleh Menteri Perindustrian RI MS Hidayat. dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap industri sebesar 1,2 persen dalam penambahan ongkos produksi.

"Ini Sudah dihitung dampak akan kenaikan harga BBM terhadap semua factor industri yakni ada penambahan biaya produksi sebesar 1,2 persen," ujar MS Hidayat saat ditemui selesai penyaluran BLSM di Kantor Pos cabang Tegal Alur, Jakarta, Sabtu (22/6).

Menurut dia juga, dampak atas kenaikan harga BBM terhadap  perindustrian tak terlalu menonjol ini dikarenakan sektor industri memanglah mempergunakan BBM yang notabene tak bersubsidi.

"Pemerintah mau tak mau mesti menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi, dengan pengurangan tersebut maka kita bisa saving Rp90 triliun dan sehingga bisa menyelamatkan APBN kita," ujarnya

Selain itu, ia mengatakankan, pengurangan akan subsidi tersebut untuk pemerataan kesejahteraan kepada kelompok masyarakat yang lebih berhak karena selama ini subsidi BBM tak pas sasaran.

"Subsidi BBM khan selama ini banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas," ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari pati Bukhari optimis bahwasanya target perkembangan industri pada tahun ini sebesar 6,5 persen dapat tercapai.

"Saya tetap optimis target perkembangan industri kita dapat tercapai," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengoreksi target perkembangan industri 2013 dari sebesar 7,14 persen menjadi 6,5 persen karena berbagai macam factor seperti suku bunga yang kurang kondusif dan nilai tukar rupiah yang melemah.

"Saya masihlah optimistis dengan ini, tetapi dengan sejumlah menteri ekonomi lain kita sudah setuju memutuskan angka 6,5 persen," kata Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat di Jakarta, Rabu (22/5).

Menperin mengungkapkan hal itu di sela rapat kerja Kemenperin dengan pemerintah daerah tahun 2013 yang bertema Hilirisasi Industri Dalam Rangka Mencapai Target Pertumbuhan Industri Nasional.

Menurut dia, koreksi tersebut didasarkan atas sejumlah hal yakni adanya sejumlah kendala menyangkut regulasi, tingkat efisiensi yang belum sesuai harapan, suku bunga yang kurang kondusif dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang melemah.

Dia menambahkan pihaknya saat ini tengah mendorong upaya hilirisasi mineral. Saat ini bidang agroindustri seperti kelapa sawit dan kakao sudah sukses melaksanakan hilirisasi. Sementara untuk karet saat ini masihlah dalam proses.

Berkaitan dengan turunnya target perkembangan industri, pihaknya saat ini terus melaksanakan koordinasi dengan sejumlah menteri ekonomi untuk menangani kendala-kendala yang bisa menghambat perkembangan industri.

"Yang sedang kita upayakan yakni hilirisasi mineral," ujarnya.

Antrean Panjang Terjadi di Yogyakarta Menjelang Kenaikan BBM

Berita Ekonomi : Terhitung sekitar ratusan kendaraan bermotor nampak dengan antrian yang cukup panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Yogyakarta. Pemandangan antrean kendaraan yang cukup panjang yang berlangsung menyusul akan diumumkan resmi kenaikan bahan bakar minyak atau BBM oleh pemerintah pada malam ini (21/06) 

Terlihat juga antrean mobil juga motor di sejumlah SPBU yang terletak di kawasan Yogyakarta dan juga Sleman mulai menumpuk semenjak pukul 18.00 WIB, Jumat (21/6/2013). Antrean panjang para penduduk yang ingin mengisi bahan bakar berlangsung di antaranya terletak di SPBU Jl Kaliurang Km 5,5, SPBU Jl Prof Herman Yohanes, SPBU Jalan Sugeng Jeroni, Bugisan; SPBU Jl HOS Cokroaminoto; dan SPBU Terban Jl C Simanjuntak; ; 

Semua stasiun untuk pengisian BBM dengan jenis premium yang khusus  sepeda motor semuanya telah dibuka. Untuk pengendara sepeda motor telah dibuka dengan empat lajur. Terlihat antrean para pengendara sepeda motor cukup panjang hingga di pinggir jalan. Tidak kurang dari 2-4 anggota kepolisian dipersiapkan untuk berjaga-jaga mengatur arus lalu-lintas yang terletak di dekat SPBU supaya tak berlangsung kemacetan yang menganggu pengguna jalan lainnya.

Di lain tempat juga  berlangsung pemandangan yang hampir sama di mana antrean BBM di sejumlah SPBU, berlangsung juga sekitar puluhan mahasiswa dari berbagai macam elemen yang terletak di Yogyakarta melaksanakan aksi demo untuk menolak kenaikan BBM. Perkumpulan yang berdemo itu tersusun dari elemen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), dan ormas lain. Aksi mereka itu digelar semenjak sore tadi yang dipusatkan di titik nol kilometer atau di simpang empat Kantor Pos Besar Yogyakarta.

Di dalam aksi itu juga mereka membikin satu lingkaran pas di tengah-tengah perempatan yang pada sore itu arus lalu lintas di kawasan titik nol kilometer tampak sangatlah padat. Akibat oleh kejadian itu semua kendaraan yang berasal dari berbagai macam arah mesti berjalan pelan-pelan untuk mengelaki kecelakaan

Seperti yang disebut oleh salah seorang koordinator aksi M Arief dalam orasinya menyatakan mahasiswa menyatakan pemerintah sampai sekarang ini tetap tak akan mau untuk mendengarkan jeritan dan keluhan rakyat akibat dampak dari kenaikan harga BBM yang menjulang tinggi. Menurut mereka pertolongan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bukan suatu solusi namun itu jadi alat partai untuk berpolitik.

"Kami tetap menolak. BBM naik berarti akan membunuh rakyat," ujar mereka.

BBM Naik Pemerintah Harus Tanggung Jawab

Terlalu lambannya keputusan dari pihak pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) turut mengakibatkan gunjang-ganjing politik dan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah juga mesti bertanggung jawab atas situasi politik dan ekonomi yang bakalan akan menjadi kacau diakibatkan oleh dampak kenaikan BBM.

Sepeti yang dikatan oleh Heri Budianto, Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, di Jakarta, Selasa (18/6/2013)."Padahal domain untuk menaikkan harga BBM adalah domain pemerintah. Namun, pemerintah bimbang untuk melaksanakan ini. Ekses politik tak terelakkan ketika kebimbangan pemerintah tersebut tiba,"

Ia juga menilai, pemerintah tak mempunyai program yang jelas terkait dengan penanggulangan masalah BBM ini. Suatu keadaan yang tak terprogram dan icepat memicu konstelasi politik Indonesia. Tidak cuma itu satu masalah ekonomi juga terkena ekses yang tak menentu. 

Ditambahkannya juga lebih jauh, kisruh yang berlangsung soal penyesuaian harga BBM ini difaedahkan oleh para partai-partai yang akan memainkan strategi ampuh politik mereka. Partai Politik terbelah menjadi dua opsi antara menolak dan menerima kebijakan pemerintah tersebut. Hal tersebut tampak ketika dalam sidang paripurna DPR semalam. Kondisi yang berlangsung itu juga memicu aksi demontstrasi meluas di mana-mana.

"Di mana-mana berlangsung gelombang aksi penolakan kenaikan harga. Ini ialah realitas nyata akibat lambannya keputusan soal ini. Persoalan kenaikan harga BBM ini bukan kali ini berlangsung, dan setiap akan dieksekusi selalu menimbulkan ekses sosial, politik, dan ekonomi," ujarnya lebih jelas.

Semestinya, lanjut Heri, pemerintah semestinya mempunyai strategi dan program - program yang jelas, supaya bisa berjalan dalam jangka menengah dan juga panjang (3-5) tahun untuk menaikkan harga BBM.

"Sehingga para masyarakat lebih siap lagi melawan dampak dari kenaikan BBM. Kalau strategi ini dipergunakan maka ekses sosial dan ekonomi bisa ditekan. Saya menilai muatan politik terlalu kental dalam kenaikan BBM ini. Itu tentu saja terkait dengan kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat pascakenaikan harga BBM," ujarnya jelas.

"kompensasi ini akan dijadikan satu  instrumen poltik bagi partai pengusa untuk memikat simsari pati pati publik," pungkasnya.

Demo Terus Meluas di Berbagai Daerah, Dua Jurnalis Ikut Terluka

Demontstrasi penolakan atas kebijakan pemerintah menaikan harga BBM selesai dengan kericuhan. di banyak tempat, para mahasiswa beserta berbagai macam elemen masyarakat menggelar aksi turun ke jalan untuk menolak kebijakan pemerintah itu.

Di daerah Jambi, seorang wartawan dari satu TV Swasta Nasional, bernama Anton Nugroho tertembak ketika sedang meliput aksi demo yang berlokasi di depan gedung DPRD jambi, pada jam 12.00, senin (17/6). Di lain tempat juga yakni di depan kampus Jayabaya, para mahasiswa beraksi brutal dengan cara menjarah mobil berpelat merah milik dari Dinas Pemprov DKI jakarta. Demikian juga yang berlangsung di UIN Alaudin Sulawesi Selatan, demo yang berlangsung selesai dengan bentrok besar yang berlangsung dengan para penduduk. Terhitung ada tiga sepeda motor yang dibakar masa.

Tak kalah menengangkan pula. Demo yang berlangsung di Ternate Maluku Utara, terhitung ada delapan orang terluka dan satu yang menjadi korban adalah seorang jurnalis yang belakangan diketahui dengan nama Roby Kelerey tertembak di paha sebelah kiri disaat sedang meliput demonstrasi yang dilaksanakan mahasiswa. Semua unjuk rasa yang dilaksanakan kemarin (17/6), berpusat di Gedung DPR/MPR Jakarta. Massa dari mahasiswa, serikat buruh dan para elemen lainnya berkumpul di lokasi tersebut. Komisari patis Besar Rikwanto sebagai Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya,  menerangkan, selain gedung DPR, Istana Negara dan sejumlah instansi negara lainnya juga dikunjungi oleh para massa demonstran.

Massa dari Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan sebanyak 250 orang akan mengecam tindakan represif Kepolisian Sulawesi Selatan yang telah memasuki area kampus. Kantor Ditjen Pajak Jakarta Selatan dan Gedung DPR/MPR juga dikunjungi massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan FSPMI. Sebanyak 200 orang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) juga ikut berdemo di gedung DPR MPR untuk menentang kenaikan harga BBM. Dewan Mahasiswa (Dema) dari berbagai macam kampus seperti Universitas Pasundan, ITT Bandung, dan Unisma Makasar akan berdemo di gedung DPR/MPR.

Massa demonstran dari Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan sejumlah 250 orang dapat mengecam tindakan represif Kepolisian Sulawesi Selatan yang sudah memasuki area universitas. Kantor Ditjen Pajak Jakarta Selatan serta gedung DPR/MPR juga dikunjungi para massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) serta FSPMI. Sejumlah 200 orang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) juga turut berdemo di gedung DPR/MPR untuk menentang kebikakan pemerinta menaikan harga BBM. Dewan Mahasiswa (DEMA) dari beragam Universitas seperti Universitas Pasundan, ITT bandung, serta UNISMA Makasar telah berdemo di gedung DPR/MPR.

Soal tertembaknya seorang wartawan, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, Kombes Agus Rianto mengungkapkan, Anton terluka dibagian muka karena terkena pecahan tabung gas air mata. Anton saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Jambi. "Jadi bukan akibat terkena tembakan peluru petugas," ujar Agus di Mabes Polri, kemarin. Redam Kericuhan Agus mengatakankan, peristiwa tersebut berlangsung ketika massa yang berunjuk rasa mulai bertindak anarkis dan saling terlibat aksi dorong dengan petugas.