 |
| |
Terlalu lambannya keputusan dari pihak pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) turut mengakibatkan gunjang-ganjing politik dan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah juga mesti bertanggung jawab atas situasi politik dan ekonomi yang bakalan akan menjadi kacau diakibatkan oleh dampak kenaikan BBM.
Sepeti yang dikatan oleh Heri Budianto, Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, di Jakarta, Selasa (18/6/2013)."Padahal domain untuk menaikkan harga BBM adalah domain pemerintah. Namun, pemerintah bimbang untuk melaksanakan ini. Ekses politik tak terelakkan ketika kebimbangan pemerintah tersebut tiba,"
Ia juga menilai, pemerintah tak mempunyai program yang jelas terkait dengan penanggulangan masalah BBM ini. Suatu keadaan yang tak terprogram dan icepat memicu konstelasi politik Indonesia. Tidak cuma itu satu masalah ekonomi juga terkena ekses yang tak menentu.
Ditambahkannya juga lebih jauh, kisruh yang berlangsung soal penyesuaian harga BBM ini difaedahkan oleh para partai-partai yang akan memainkan strategi ampuh politik mereka. Partai Politik terbelah menjadi dua opsi antara menolak dan menerima kebijakan pemerintah tersebut. Hal tersebut tampak ketika dalam sidang paripurna DPR semalam. Kondisi yang berlangsung itu juga memicu aksi demontstrasi meluas di mana-mana.
"Di mana-mana berlangsung gelombang aksi penolakan kenaikan harga. Ini ialah realitas nyata akibat lambannya keputusan soal ini. Persoalan kenaikan harga BBM ini bukan kali ini berlangsung, dan setiap akan dieksekusi selalu menimbulkan ekses sosial, politik, dan ekonomi," ujarnya lebih jelas.
Semestinya, lanjut Heri, pemerintah semestinya mempunyai strategi dan program - program yang jelas, supaya bisa berjalan dalam jangka menengah dan juga panjang (3-5) tahun untuk menaikkan harga BBM.
"Sehingga para masyarakat lebih siap lagi melawan dampak dari kenaikan BBM. Kalau strategi ini dipergunakan maka ekses sosial dan ekonomi bisa ditekan. Saya menilai muatan politik terlalu kental dalam kenaikan BBM ini. Itu tentu saja terkait dengan kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat pascakenaikan harga BBM," ujarnya jelas.
"kompensasi ini akan dijadikan satu instrumen poltik bagi partai pengusa untuk memikat simsari pati pati publik," pungkasnya.
0 komentar: