Sunday, November 9, 2014

Sistem - sistem Ekonomi Politik

Sistem - sistem Ekonomi Politik - Kinerja perokonomi suatu Negara ditentu sajakan oleh banyak factor  dan  tiga diantaranya yang paling menentukan  adalah:
1.) kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan pemerintah, 2.) lingkungan di mana perekonomian tersebut beroperasi, dan 3.) sistem ekonomi politik yang dipergunakan.
     Semua factor – factor  penentu kinerja perekonomian tersebut bisa berubah setiap saat. Jika berbagai macam keadaan dalam masyarakat berubah , baik itu karena berubahnya cara pandang masyarakat (atau ideologi), adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, norma-norma, atau aturan dan tata hukum, maka sistem ekonomi politik yang dianut suatu masyarakat juga bisa berubah.

    Tergantung bagaimana keadaan perpolitikan saat itu, perubahan dalam sistem ekonomi bisa berlangsung secara gradual, halus, dan tanpa gejolak, tetapi bisa pula berlangsung secara drastis, radikal, atau revolusional. Jenis perubahan yang disebut terakhir biasanya berlangsung penuh gejolak yang kadang kala menelan korban harta dan nyawa yang tak sedikit jumlahnya. Jika perubahan menimbulkan suasana panic dan feeling tak menentu dalam masyarakat , maka yang dijadikan sebagai “kambing hitam” adalah sistem ekonomi politik yang dipergunakan. Jadi, supaya pembangunan berlangsung lebih elegan, secara politik perlu sekali dipilih sistem ekonomi yang paling baik bagi masyarakat yang bersangkutan.

    Sistem ekonomi melingkupi kesemuaan proses dan aktivitas masyarakat dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi sekaligus mencapai sasaran-sasaran ekonomi, social, dan politik masyarakat yang bersangkutan. Lebih jelas, menurut Gregory & Stuart (1992), sistem ekonomi melingkupi mekanisme, pengaturan pengorganisasian, dan aturan-aturan untuk membikin dan melaksanaan keputusan-keputusan perihal alokasi sumber daya yang terbatas jumlahnya.

    Sesuai definisi yang dikemukakan Gregory & Stuart di atas, bisa dibedakan berpedoman berikut :

  1. Organisasi pengatur pengambilan keputusan (organibahanion of decision making arrangements),
  2. Mekanisme penyebaran info dan koordinasi (mechanism for provision of information and of coordination),
  3. Hak mempunyai kekayaan produktif (property right), dan
  4. Mekanisme penetapan berbagai macam sasaran dan sistem insentif (mechanism for setting goals and incentives).
Dilihat dari klafikasi pertama kali, yakni organisasi pengaturan pengambilan keputusan, suatu  perekonomian  disebut terpusat (centralized) jikalau semua keputusan ekonomi ditentu sajakan  oleh level yang lebih tinggi , yakni oleh Negara atau otoritas pusat. Sebaliknya sistem ekonomi disebut terdesentralisasi jikalau keputusan – keputusan ekonomi lebih banyak dilaksanaakan  dan ditentu sajakan  oleh level atau unit-unit ekonomi yang lebih rendah (rumah tanggga dan perusahaan-perusahaan individual) yang relative  bebas  dari otoritas  pusat.

    Dilihat dari klasifikasi kedua, yakni  mekanisme penyebaran info dan koordinasi keputusan-keputusan ekonomi, maka ada 2 mekanisme yang dapat dipergunakan, yakni:

-    mekanisme perencanaan (plan mechanism) dan
-    mekanisme market ( market mechanism)



suatu sistem ekonomi disebut sebagai sistem perencanaan  jikalau info  disebarkan dan keputusan-keputusan ekonomi dilaksanakan sesuai instruksi atau komando dari suatu badan superior (pemerintah). Di sisi lain, suatu sistem ekonomi disebut sistem market jikalau penyebaran info dan koordinasi keputusan-keputusan ekonomi dilaksanakan  melalui mekanisme  market  berpedoman  kekuatan  request dan penawaran  tanpa campur tangan  yang berarti dari pemerintah.

Dilihat dari klafisikasi ketiga perihal hak pemilihan kekayaan produksi, ada tiga berkemungkinan yang bisa muncul. Pertama, sebahagian besar kekayaan produktif dipunyai oleh swasta (privat), seperti yang seringkali ditemui dalam sistem kapitalisme. Kedua, sebahagian besar kekayaan produktif adalah milik public (negara). Ketiga, sebahagian besar kekayaan produktif milik kolektif atau kooperatif. Di Negara-negara komunis yang “lebih keras” seperti (bekas) Uni Soviet, umumnya kekayaan produktif adalah milik Negara. Sedangkan dinegara-negara social yang “lebih lunak” dan lebih Demokratis di Eropa timur seperti Hongaria, sebagaian besar kekayaan produktif ialah milik bersama atau kolektif.

Terakhir untuk menggerakkan orang atau unit-unit ekonomi supaya melaksanakan berbagai macam aktivitas ekonomi, bisa dipergunakan insentif bahan dan moral. Dalam perekonomian market lebih banyak dipergunakan insentif ekonomi, sedangkan dalam sistem perencanaan, selain insentif bahan juga dipergunakan insentif moral. Sebagai catatan, dalam kerangka pemilikan Marx, balas jasa bahan masihlah perlu dipergunakan pada tahap-tahap awal sosialisme. Akan tetaoi, pada tahap yang lebih tinggi , yakni komunisme, di mana orang sudah hidup secara berlimpah, maka secara berangsur-angsur insentif bahan akan tergantikan oleh insentif moral.

Manurut Frans Seda (1992), sistem perekonomian bisa terbentuk melalui berbagai macam cara. Pertama, sistem ekonomi terbentuk karena tradisi turun-temurun yang tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung dalam masyrakat unutk selanjutnya “diwariskan” pada genrai-generasi sesudahnya. Tekhnik kedua, sistem ekonomi terbentuk dari hasil pikiran seseorang. Misalnya sistem ekonomi kapitalis “dibentuk” oleh Adam Smith dan kawan-kawan dari mazhab Klasik, sedangkan sistem ekonomi Sosialis/Komunis “dirancang” oelk Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, dan sebagainya. Tekhnik ketiga, sistem ekonomi dibentuk melalui pembaruan. Pembaruan bisa bersumber dari dalam (internal), dan bisa juga dari luar (eksternal). Sebagai contoh, di Eropa berbagai macam pembaruan umumnya bersumber dari dalam, sedangkan di jepang “dipaksakan” dari luar, yakni oleh Amerika Serikat. Tekhnik keempat, sistem ekonomi diciptakan secara terencana dalam bentuk “cetak biru” sebagai kerangka pola tindakan guna melawan berbagai macam masalah social-ekonomi-politik yang timbul dalam masyarakat. Dari cara berpikir seperti yang disampaikan terakhir ini jelas sekarang bahwasanya sistem ekonomi sangatlah ditentu sajakan oleh factor politik.

Apa pun ideology yang dianut, tingkat kedaulatan Negara terkait pada keterletakyaan sistem ekonomi dan proses-proses politik. Keberdaulatan Negara akan sangatlah menentkan perjalanan sistem dan kelembagaan ekonomi sesuai dengan pola interaksi dan keterkaitan antara pemerintah sebagai penyelenggara Negara, sector swasta sebagai pelaku ekonomi, dan masyarakat medani (civil society) sebagai pengusung nilai-nilai yang dianut dalam suatu Negara.

0 komentar: