BLSM - Mulai pukul 08.00 WIB Kantor Pos di kota Balikpapan telah dipadati oleh ratusan penduduk miskin yang mengantri untuk menerima dana pertolongan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang sebabkan kenaikan BBM Bersubsidi.
Untuk Pencairan hari pertama kali di kota Balikpapan baru ada tiga kecamatan yang ditujukan, yakni Telaga Sari, Prapatan dan Klandasan. Di tempat kantor pos kota Balikpapan yang terletak Jalan Jenderal Sudirman ini, dibangun tenda – tenda supaya para penerima bantuan bisa berlindung dari teriknya matahari ketika menunggu panggilan.
Pembagian BLSM dirasa juga tak merata, contoh saja akan kejadian seorang penduduk miskin yang bernama Muhammade (71 tahun) seorang penduduk Klandasan RT 17 nomor 14 ini merasa sangatlah kecewa juga marah dengan para petugas dikarenakan namanya tak terdaftar dalam KPS (Kartu Perlindungan Sosial)
“Saya cuma disuruh menunggu saja oleh petugas. Para petugas cuma melayani yang muda – muda saja. Saya lihat banyak orang dengan ekonomi cukup yang dapat bantuan ini, tetapi kita orang yang sudah tua juga sakit – sakitan dan susah malah tak dapat,” ujar salah seorang penduduk bernama Muhammade.
Terjadinya kesalahan pendataan oleh BPS yang di mana ini adalah badan yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, memanglah juga diakui oleh Walikota Balikpapan, Rizal Effendi. Menurut dia banyak sekali temuan – temuan penerima BLSM yang tak sesuai, semisalnya orang yang tak layak menerima namun menerima akan bantuan tersebut. Ini termasuk seorang Kepala Dinas Kebersihan kota Balikpapan bernama Roby Ruswanto.
“Coba pikir, masa Kepala Dinas Kebersihan aja dapat Kartu Perlindungan Sosial (KPS) guna untuk mencairkan BLSM. Oleh sebab itu kita menghimbau supaya para masyarakat yang telah menerima uang tersebut dan itu dirasa tak layak untuk menerimanya, supaya bisa dikembalikan. Supaya yang layak mendapatkannya bisa merasakannya juga akan bantuan pemerintah tersebut. Kita mesti belajar ikhlas,” kata Walikota Balikpapan
Rizal juga menambahkan, bahwasanyasanya ada ribuan orang yang tak layak untuk bisa merasakan bantuan dari pemerintah tersebut. Ini berlangsung karena pendataan yang dilaksanakan BPS tak akurat, karena perbedaan indikator untuk menilai penduduk yang memanglah membutuhkan. Sehingga para penduduk yang semestinya mendapatkan menjadi tak mendapatkan KPS.
“Terlihat juga ada oknum PNS, TNI, dan juga nama pengusaha masuk ke dalam daftar penerima tersebut. Untuk kedepannya nanti ini menjadi koreksi bagi BPS,” jelas dia
0 komentar: