 |
Berita Ekonomi - Sikap menolak atas keputusan pemerintah guna menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan tegas diumumkan tiga fraksi dalam rapat akhir finalisasi biaya penghasilan serta belanja negara ( APBN-P ) 2013. Ketiga fraksi tersebut yakni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Hanura, Nurdin tampubolon mengatakankan, pihaknya menampik kenaikan harga BBM bersubsidi yang bertolak belakang dengan undang-undang ( UU ) untuk menambah kesejahteraan rakyat.
Sebenarnya tanpa menaikan harga subsidi bahan bakar minyak, pemerintah sudah bisa mengoptimalkan penghasilan negara dan juga melaksanakan pengiritan pengeluaran tata kelola negara" ujarnya saat melaporkan pendapat fraksi sebagai sikap final dari badan anggaran yang bertempat di gedung DPR
Namun bagian badan anggaran fraksi PKS Yudi Yudiana mengatakankan penyesuaian harga BBM subsidi itu adalah suatu kebijakan yang tak pas dikarenakan kita tak lama lagi menyambut bulan puasa dan lebaran
"Di Undang-undang anggaran penghasilan sudah diamanahkan pada pemerintah untuk mengamankan atau mengendalikan volume BBM subsidi guna tambah baik kinerjanya serta adil. Namun sebenarnya sepanjang ini program pengendalian BBM bersubsidi amat lemah," terang Yudi
Kenaikan harga BBM ini, kata Yudi, cuma dapat menambah jumlah rakyat miskin serta nyaris miskin, apalagi kebijakan ini mengakibatkan kerusakan perekonomian yang memanglahlah sedang alami perlambatan serius.
Ia menambahkan. "Harga BBM yang naik lalu dapat mengakibatkan inflasi yang bisa mengakibatkan kerusakan sendi-sendi perekonomian, anjloknya ekspor serta terpuruknya usaha kecil menengah ( UKM ). Namun program bantuan untuk rakyat terus diberikan tanpa kenaikan harga BBM subsidi,".
"Tanpa harga BBM disesuaikan, lanjut yudi pemerintah tetap mempunyai area fiskal cukup untuk menangani besaran subsidi. langkahnya dengan mengendalikan kuota BBM subsidi, memberantas penyelundupan, serta pengelolaan ekspor serta impor BBM yang tambah baik," kata dia menambahkan.
dari segi lain, menurut para anggota badan anggaran dari fraksi PDI-P Sahid Muhammad Mulyadi, penyesuaian harga BBM bersubsidi cuma dapat mendorong laju inflasi makin tinggi serta makin membebani masyarakat.
"Inikah yang disebut membikin perlindungan rakyat bila mereka mesti mencari penghasilan baru sebesar Rp 250 per bulannya akibat kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Pemberian subsidi telah jadi kemestian pemerintah," ucapnya.
"Kami mepunyai perhitungan angka inflasi dengan persepsi kita sendiri dengan mengusulkan 6% tanpa kenaikan BBM subsidi. Berarti kita tak setuju inflasi usulan pemerintah 7, 2%," papar dia.
Pengambilan kebijakan tersebut, dinilai Sahid dapat mendorong gejolak harga pangan cukup tinggi di marketan di dalam ketakpastiian kenaikan harga BBM subsidi. Hingga pihaknya mengusulkan pembentukan program padat karya yang menjangkau 28 ribu desa supaya jadi stimulus ekonomi serta inflasi.
Dipenutup ia mengatakankan "hasil pendapat fraksi kita ini akan lebih baik untuk dibawa dalam sidang paripurna,"
0 komentar: