Dalam laporan UNDP pada tahun 2013 mengungkapkan bahwasanya untuk pertama kali kalinya dalam beresikog 150 tahun, negara-negara yang terletak di kawasan selatan (Benua Asia dan sebahagian Benua Amerika) sukses keluar dari negara-negara yang mendominasi yakni negara di bagian Eropa.
Ini tampak dari pergerakan perkembangan ekonomi yang terus saja meningkat untuk kelas menengah dilihat dari segi penghasilan, jumlah dan harapan. Dari total 49 negara yang menunjukan kenaikan ini, ada tiga diantaranya yang menunjukan progres kemajuan yang cukup kentara, yakni Cina, India, dan Brasil. Ketiga negara tersebut diperkiraan menjadi negara dengan ekonomi paling besar pada tahun 2020 mengalahkan negara-negara maju G-7.
Bagaimana dengan nasib Indonesia ? Walaupun pergerakan ekonomi yang terbilang cukup tinggi, Indonesia masihlah belum mampu untuk besaing menjadi kandidat 3 besar perekonomian dunia dan juga menjadi negara maju Asia.
Sofian Effendi sebagai Ketua Umum Asosiasi Profesor Indonesia (API) mengatakankan, ada tiga factor yang membuat Indonesia belum bisa bersaing dalam kancah perekonomian dunia. Pertama, Indonesia belum mempunyai visi perencanaan jangka panjang yang jelas. Kedua, tata pemerintahan Indonesia dianggap belum efektif dan visioner. Terakhir, kurangnya kebijakan sosial oleh pemerintah terhadap pemerataan sumber daya manusia.
Pada saat konferensi pers dikantornya, Rabu (12/6) ia mengatakankan "Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibikin pemerintah mesti melalui DPR yang di mana banyak mewakili kepentingan partai. Ini tidaklah sama dengan GBHN yang ialah amanat rakyat,"
Ia juga menambahkan, landasan pembangunan yang telah dibikin masihlah dirasa sempit dikarenakan masihlah menekankan pada visi presiden ataupun kepala daerah yang terpilih. Ini berarti jangka waktu pembangunan itu sama dengan masa jabatan yang memanglah ini tak efektif. Selain itu katanya, negara itu dibangun bukan cuma butuh waktu 20 atau 30 tahun ke depan, namun 50 tahun.
Dilain tempat, JB Sumarlin yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum API dan kini menjabat Ketua Dewan Pembina API, mengatakankan, pemerintahan disebut efektif juja pemerintahan yang berjalan bisa merencanakan tugasnya dengan baik dan bisa sampai pada sasaran yang telah dicanangkan. Tak cuma itu, ini mesti disokong oleh dukungan dana operasional yang baik pula.
Katanya, "Birokrasi itu mesti mempunyai komitmen terhadap pemerintah, supaya mengabdi dan tak terdampaki oleh permainan politik uang,"
Dipeluang tersebut itu juga, API menyampaikan perihal sejumlah rekomendasi hasil dari seminat yang telah dilaksanakan pada 1 - 2 Juni 2013 lalu. Isi dari rekomendasi seminar tersebut di antara lain adalah, pemakaian GBHN sebagai landasan pembangunan yang akan diaplikasikan oleh pemerintah, pembangunan mesti mefaedahkan modal sosial ini didasari pati dari pengalaman Indonesia sebagai satu negara yang menganut demokrasi dan juga bagaimana mempraktekkan spirit Asia dalam proses pembangunan nasional.
Semua hasil rekomendasi yang telah dipaparkan tersebut nantinya akan diteruskan ke Presiden, MPR, DPR, dan juga DPD untuk tindakan lebih lanjut
0 komentar: