Kebijakan dari pemerintah guna menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ini dianggap sebagai kebijakan cepat dan tak efesien. Heri Budianto, seorang Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercubuana mempertanyakan perihal hal mengapa Pemerintah memilih kebijakan seperti ini yang tak popular itu daripada merivisi Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) yang defisit.
"Kenapa kebijakan seperti ini mesti diambil sebagai satu tindakan, sedangkan APBN yang merasakan defisit bisa direvisi," Seperti yang disebut Heri dalam diskusi yang bertajuk "Berebut Berkah Subsidi" yang dilaksanakan di Jakarta, pada hari Sabtu (15/6)
Dia juga mengatakankan, alangkah baiknya Pemerintah bekerja lebih giat lagi untuk mefaedahkan penerimaan pajak. Ini menurutnya, bisa dilaksanakan dengan memberantas mafia pajak, mengurangi praktek tindak pidana korupsi yang membikin kas Negara dapat selalu terisi dari pengembalian uang kerugian Negara atau dari pembayaran pajak yang terpinjaman.
“Membasmi mafia pajak, menekan korupsi, itu mungkin lelah, tetapi poinnya akan mendapatkan efek yang lebih besar diperbandingkan dengan menaikan harga BBM,” ujarnya.
Pandangan seirama juga disampaikan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat fraksi PDIP Maruarar Sirait. Sejak awal, partai kita memanglahlah menampik gagasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM tersebut. Maruarar lalu mengatakankan, fraksinya mengusulkan jalan keluar lain dengan menambah pos-pos penerimaan serta laksanakan pengiritan. misalnya, lanjut Maruarar, mengurangi buaya perjalanan dinas yang mengkonsumsi biaya cukup besar.
“Ayo naikkan biaya bea keluar batu bara, 40 triliun rupiah per tahun, kita naikkan tarif cukai untuk alkohol, minuman bersoda, rokok. Satu saja merek rokok 20 miliar batang per tahun, dinaikan 100 perak saja telah bisa mendapatkan pendaptan sebesar 2 triliun rupiah, kita beri dukungan ke Presiden bila iamenaikan tarif cukai, bea keluar, serta pengiritan, ” paparnya.
Disamping itu, Heri menyoroti gagasan pemerintah untuk menyalurkan kompensasi kenaikan BBM dalam empat pilihan, yakni pertolongan Siswa Miskin (BSM), pertolongan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), serta beras miskin. Menurut Heri, kompensasi yang diberikan tersebut tak mendidik masyarakat serta condong dipergunakan sebagai instrument politik partai merebut simsari pati patik masyarakat. dia juga merisaukan pendistribusian kompensasi tersebut akan bermasalah di waktu mentiba.
0 komentar: