Tingkat Inflasi Dari Kebijakan BBM Mencapai 0,7 Persen Pada Bulan Juli

Prediksi pemerintah perihal dampak kebijakan naiknya harga BBM (bahan bakar minyak) yang bersubsidi terhadap inflasi di bulan Juli 2013 ini yakni sebesar 0,7%. Dan pemerintah juga memastikan untuk memenuhi stok pasokan pangan dengan sasaran untuk menjaga inflasi di bulan Juli tersebut.

Hatta Rajasa sebagai Menko Bidang Perekonomian mengakatan hal yang senada yakni pada bulan Juni inflasi sudah mencapai 0,3% dan di bulan Juli ini mencapai 0,7%. Hal ini disampaikan beliau seusai rapat koordinasi Stabilisasi Pangan di Kantor Kementrian Perekonomian hari Rabu lalu.

Selain itu beliau juga mempertegas bahwasanya inflasi pada bulan Juli ini akan dijaga supaya tak meningkat lebih dari 1%. Termasuk tindakan yang dilaksanakan pemerintah adalah menjaga tingkat harga volatel food supaya tetap stabil. Bahkan berkemungkinan besar dalam pemenuhan pasokan pangan pemerintah akan melaksanakan berbagai macam cara termasuk impor.

Menurut hasil pengamatan beliau, produk kebutuhan pangan di marketan sudah mulai menurun di minggu ketiga bulan Juli ini dan lebih baik dibanding minggu sebelumnya. Akan tetapi masihlah terkandung sejumlah bahan pokok yang harganya masihlah tinggi, walaupun tak tertutup berkemungkinan lebih cenderung akan segera turun harganya. Dan harga khusus untuk bahan pangan berupa daging, pemerintah berusaha menjaga kestabilan harga daging berkisar antara Rp. 75.000 - Rp. 80.000 per kilogram-nya.

Di sisi lain Sasmito Hadi Wibowo seagai Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS (Badan Pusat Statistik) memperkiraan bahwasanya bulan Juli ini adalah puncak naiknya inflasi yang diakibatkan tiga hal, yakni dampak BBM, bulan ramadhan, dan memasuki tahun ajaran baru.

Namun, Sasmito Hadi Wibowo optimis bahwasanya besarnya inflasi di bulan Juli ini terkait seberapa besar upaya pemerintah kita untuk menekan kenaikan harga. Seberapa naik pun tingkat inflasi, berkemungkinan tetap bisa ditekan.

Tidak cuma itu, beliau juga menyampaikan hasil pemantauannya terhadap gejolak harga komoditi pangan yang rupanya terkandung kenaikan cukup besar dibanding bulan Juni lalu. misalnya seperti daging sapi yang naik mencapai 70%, daging ayam juga naik sebesar 20%. Sebab akan hal itu pemerintah membikin kebijakan dengan cara melaksanakan impor produk yang dinilai kurang jumlahnya dari sejumlah negara termasuk China, Kamboja, dan Vietnam. Beberapa produk yang diimpor oleh pemerintah diantaranya adalah cabai merah dan bawang merah.

Di lain pihak, Agus DW Martowardjojo yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwasanya menurutnya inflasi di bulan Juli bisa saja mencapai 2,3% lebih. Karena hal ini beliau menghimbau supaya berkemungkinan ini untuk terus diwaspadai. Dan menurut beliau yang menjadi sumber permasalahan utama pemicu inflasi di bulan Juli ini yakni volatel food yang menuntut pemerintah untuk terus berupaya dalam memenuhi kebutuhan persediaan pangan. (cm)

Para Buruh Demo Menuntut Kenaikan Upah Sebesar 50 Persen

Dampak buruk kenaikan harga BBM memanglah merata hampir ke semua sektor industri yang ada di Indonesia. Seperti kejadian perihal para demo buruh yang meminta kejadian upah yang mencapai 50% baru – baru ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi mengatakankan, para pelaku usaha yang ada di Indonesia menolak untuk mengikuti request buruh untuk menaikan upah mereka yang mencapai  50 persen guna mengikuti dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dari pemerintah.

Sofjan memperjelas, bahwasanyasanya kenaikan upah minimum provinsi atau UMP ini tidaklah suatu hal yang menjamin akan menambah produktifitas para buruh yang ada di Indonesia. “Ini menjadi suatu indikasi dan menjadi tanda tanya para pengusaha. Para buruh cuma menuntut, tetapi tak diiringi dengan memperbaiki tugas dan pribadi mereke,” kata Sofjan saat diwawancarai di Gedung Permata, Kuningan, Jakarta.

Menurutnya, lebih baik para pelaku usaha untuk menambah peralatan canggih dan mesing daripada mesti menambah jumlah buruh dan mengikuti tuntutan para buruh. Pasalnya, sesuai dengan pengalaman, upah yang telah digelontorkan pengusaha untuk membayar para buruh tak berjalan sebanding dengan kinerja para buruh untuk perusahaan.

Terkait dengan tuntutan para buruh untuk menaikan upah pekerja dengan besar 50 persen, ia mengatakankan bahwasanyasnya akan di diskusikan terlebih dulu dengan Dewan Pengupahan dan Lembaga Tripartit. Keputusan baru mereka keluarkan pada tahun depan nanti, dan untuk tahun ini, Apindo terus bekerja untuk mengumpulkan data dan melaksanakan survey untuk langkah kedepan nantinya.

Disamping itu, tuntutan para buruh ini dinilai terlalu berkelebihan dan tak masuk akal. “Tak mungkin untuk naik sampai dengan 50 persen. Jika para buruh menghendaki kenaikan seperti itu, lebih baik cari kerja di luar negeri saja. Di tahun depan saja inflasi kita mencapai 7,2 persen. Mungkin ada kenaikan upah, tetapi cuma sedikit di atas itu,” ujar Sofjan menambahkan.

Salah satu contoh para buruh yang menuntut masalah kenaikan upah yang diakibatkan oleh pascakenaikan BBM bersubsidi ini adalah para buruh yang bekerja di kawasan Bekasi. Beberapa waktu lalu, terhitung sekitar ribuan buruh  mentibai kantor Busari pati pati Bekasi untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hingga mencapai 50 persen.

Para buruh melaksanakan demonstrasi di kawasan perindustrian EJIP dan melaksanakan sweeping di sejumlah lokasi pabrik yang terletak di lokasi tersebut, 

Berita Ekonomi : Dampak Kenaikan BBM Terhadap Perindustrian Hanya Kecil

Dampak Kenaikan BBM - Seperti yang disebut oleh Menteri Perindustrian RI MS Hidayat. dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap industri sebesar 1,2 persen dalam penambahan ongkos produksi.

"Ini Sudah dihitung dampak akan kenaikan harga BBM terhadap semua factor industri yakni ada penambahan biaya produksi sebesar 1,2 persen," ujar MS Hidayat saat ditemui selesai penyaluran BLSM di Kantor Pos cabang Tegal Alur, Jakarta, Sabtu (22/6).

Menurut dia juga, dampak atas kenaikan harga BBM terhadap  perindustrian tak terlalu menonjol ini dikarenakan sektor industri memanglah mempergunakan BBM yang notabene tak bersubsidi.

"Pemerintah mau tak mau mesti menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi, dengan pengurangan tersebut maka kita bisa saving Rp90 triliun dan sehingga bisa menyelamatkan APBN kita," ujarnya

Selain itu, ia mengatakankan, pengurangan akan subsidi tersebut untuk pemerataan kesejahteraan kepada kelompok masyarakat yang lebih berhak karena selama ini subsidi BBM tak pas sasaran.

"Subsidi BBM khan selama ini banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas," ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari pati Bukhari optimis bahwasanya target perkembangan industri pada tahun ini sebesar 6,5 persen dapat tercapai.

"Saya tetap optimis target perkembangan industri kita dapat tercapai," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengoreksi target perkembangan industri 2013 dari sebesar 7,14 persen menjadi 6,5 persen karena berbagai macam factor seperti suku bunga yang kurang kondusif dan nilai tukar rupiah yang melemah.

"Saya masihlah optimistis dengan ini, tetapi dengan sejumlah menteri ekonomi lain kita sudah setuju memutuskan angka 6,5 persen," kata Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat di Jakarta, Rabu (22/5).

Menperin mengungkapkan hal itu di sela rapat kerja Kemenperin dengan pemerintah daerah tahun 2013 yang bertema Hilirisasi Industri Dalam Rangka Mencapai Target Pertumbuhan Industri Nasional.

Menurut dia, koreksi tersebut didasarkan atas sejumlah hal yakni adanya sejumlah kendala menyangkut regulasi, tingkat efisiensi yang belum sesuai harapan, suku bunga yang kurang kondusif dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang melemah.

Dia menambahkan pihaknya saat ini tengah mendorong upaya hilirisasi mineral. Saat ini bidang agroindustri seperti kelapa sawit dan kakao sudah sukses melaksanakan hilirisasi. Sementara untuk karet saat ini masihlah dalam proses.

Berkaitan dengan turunnya target perkembangan industri, pihaknya saat ini terus melaksanakan koordinasi dengan sejumlah menteri ekonomi untuk menangani kendala-kendala yang bisa menghambat perkembangan industri.

"Yang sedang kita upayakan yakni hilirisasi mineral," ujarnya.

Antrean Panjang Terjadi di Yogyakarta Menjelang Kenaikan BBM

Berita Ekonomi : Terhitung sekitar ratusan kendaraan bermotor nampak dengan antrian yang cukup panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Yogyakarta. Pemandangan antrean kendaraan yang cukup panjang yang berlangsung menyusul akan diumumkan resmi kenaikan bahan bakar minyak atau BBM oleh pemerintah pada malam ini (21/06) 

Terlihat juga antrean mobil juga motor di sejumlah SPBU yang terletak di kawasan Yogyakarta dan juga Sleman mulai menumpuk semenjak pukul 18.00 WIB, Jumat (21/6/2013). Antrean panjang para penduduk yang ingin mengisi bahan bakar berlangsung di antaranya terletak di SPBU Jl Kaliurang Km 5,5, SPBU Jl Prof Herman Yohanes, SPBU Jalan Sugeng Jeroni, Bugisan; SPBU Jl HOS Cokroaminoto; dan SPBU Terban Jl C Simanjuntak; ; 

Semua stasiun untuk pengisian BBM dengan jenis premium yang khusus  sepeda motor semuanya telah dibuka. Untuk pengendara sepeda motor telah dibuka dengan empat lajur. Terlihat antrean para pengendara sepeda motor cukup panjang hingga di pinggir jalan. Tidak kurang dari 2-4 anggota kepolisian dipersiapkan untuk berjaga-jaga mengatur arus lalu-lintas yang terletak di dekat SPBU supaya tak berlangsung kemacetan yang menganggu pengguna jalan lainnya.

Di lain tempat juga  berlangsung pemandangan yang hampir sama di mana antrean BBM di sejumlah SPBU, berlangsung juga sekitar puluhan mahasiswa dari berbagai macam elemen yang terletak di Yogyakarta melaksanakan aksi demo untuk menolak kenaikan BBM. Perkumpulan yang berdemo itu tersusun dari elemen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), dan ormas lain. Aksi mereka itu digelar semenjak sore tadi yang dipusatkan di titik nol kilometer atau di simpang empat Kantor Pos Besar Yogyakarta.

Di dalam aksi itu juga mereka membikin satu lingkaran pas di tengah-tengah perempatan yang pada sore itu arus lalu lintas di kawasan titik nol kilometer tampak sangatlah padat. Akibat oleh kejadian itu semua kendaraan yang berasal dari berbagai macam arah mesti berjalan pelan-pelan untuk mengelaki kecelakaan

Seperti yang disebut oleh salah seorang koordinator aksi M Arief dalam orasinya menyatakan mahasiswa menyatakan pemerintah sampai sekarang ini tetap tak akan mau untuk mendengarkan jeritan dan keluhan rakyat akibat dampak dari kenaikan harga BBM yang menjulang tinggi. Menurut mereka pertolongan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bukan suatu solusi namun itu jadi alat partai untuk berpolitik.

"Kami tetap menolak. BBM naik berarti akan membunuh rakyat," ujar mereka.

BBM Naik Pemerintah Harus Tanggung Jawab

Terlalu lambannya keputusan dari pihak pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) turut mengakibatkan gunjang-ganjing politik dan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah juga mesti bertanggung jawab atas situasi politik dan ekonomi yang bakalan akan menjadi kacau diakibatkan oleh dampak kenaikan BBM.

Sepeti yang dikatan oleh Heri Budianto, Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, di Jakarta, Selasa (18/6/2013)."Padahal domain untuk menaikkan harga BBM adalah domain pemerintah. Namun, pemerintah bimbang untuk melaksanakan ini. Ekses politik tak terelakkan ketika kebimbangan pemerintah tersebut tiba,"

Ia juga menilai, pemerintah tak mempunyai program yang jelas terkait dengan penanggulangan masalah BBM ini. Suatu keadaan yang tak terprogram dan icepat memicu konstelasi politik Indonesia. Tidak cuma itu satu masalah ekonomi juga terkena ekses yang tak menentu. 

Ditambahkannya juga lebih jauh, kisruh yang berlangsung soal penyesuaian harga BBM ini difaedahkan oleh para partai-partai yang akan memainkan strategi ampuh politik mereka. Partai Politik terbelah menjadi dua opsi antara menolak dan menerima kebijakan pemerintah tersebut. Hal tersebut tampak ketika dalam sidang paripurna DPR semalam. Kondisi yang berlangsung itu juga memicu aksi demontstrasi meluas di mana-mana.

"Di mana-mana berlangsung gelombang aksi penolakan kenaikan harga. Ini ialah realitas nyata akibat lambannya keputusan soal ini. Persoalan kenaikan harga BBM ini bukan kali ini berlangsung, dan setiap akan dieksekusi selalu menimbulkan ekses sosial, politik, dan ekonomi," ujarnya lebih jelas.

Semestinya, lanjut Heri, pemerintah semestinya mempunyai strategi dan program - program yang jelas, supaya bisa berjalan dalam jangka menengah dan juga panjang (3-5) tahun untuk menaikkan harga BBM.

"Sehingga para masyarakat lebih siap lagi melawan dampak dari kenaikan BBM. Kalau strategi ini dipergunakan maka ekses sosial dan ekonomi bisa ditekan. Saya menilai muatan politik terlalu kental dalam kenaikan BBM ini. Itu tentu saja terkait dengan kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat pascakenaikan harga BBM," ujarnya jelas.

"kompensasi ini akan dijadikan satu  instrumen poltik bagi partai pengusa untuk memikat simsari pati pati publik," pungkasnya.

Demo Terus Meluas di Berbagai Daerah, Dua Jurnalis Ikut Terluka

Demontstrasi penolakan atas kebijakan pemerintah menaikan harga BBM selesai dengan kericuhan. di banyak tempat, para mahasiswa beserta berbagai macam elemen masyarakat menggelar aksi turun ke jalan untuk menolak kebijakan pemerintah itu.

Di daerah Jambi, seorang wartawan dari satu TV Swasta Nasional, bernama Anton Nugroho tertembak ketika sedang meliput aksi demo yang berlokasi di depan gedung DPRD jambi, pada jam 12.00, senin (17/6). Di lain tempat juga yakni di depan kampus Jayabaya, para mahasiswa beraksi brutal dengan cara menjarah mobil berpelat merah milik dari Dinas Pemprov DKI jakarta. Demikian juga yang berlangsung di UIN Alaudin Sulawesi Selatan, demo yang berlangsung selesai dengan bentrok besar yang berlangsung dengan para penduduk. Terhitung ada tiga sepeda motor yang dibakar masa.

Tak kalah menengangkan pula. Demo yang berlangsung di Ternate Maluku Utara, terhitung ada delapan orang terluka dan satu yang menjadi korban adalah seorang jurnalis yang belakangan diketahui dengan nama Roby Kelerey tertembak di paha sebelah kiri disaat sedang meliput demonstrasi yang dilaksanakan mahasiswa. Semua unjuk rasa yang dilaksanakan kemarin (17/6), berpusat di Gedung DPR/MPR Jakarta. Massa dari mahasiswa, serikat buruh dan para elemen lainnya berkumpul di lokasi tersebut. Komisari patis Besar Rikwanto sebagai Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya,  menerangkan, selain gedung DPR, Istana Negara dan sejumlah instansi negara lainnya juga dikunjungi oleh para massa demonstran.

Massa dari Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan sebanyak 250 orang akan mengecam tindakan represif Kepolisian Sulawesi Selatan yang telah memasuki area kampus. Kantor Ditjen Pajak Jakarta Selatan dan Gedung DPR/MPR juga dikunjungi massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan FSPMI. Sebanyak 200 orang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) juga ikut berdemo di gedung DPR MPR untuk menentang kenaikan harga BBM. Dewan Mahasiswa (Dema) dari berbagai macam kampus seperti Universitas Pasundan, ITT Bandung, dan Unisma Makasar akan berdemo di gedung DPR/MPR.

Massa demonstran dari Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan sejumlah 250 orang dapat mengecam tindakan represif Kepolisian Sulawesi Selatan yang sudah memasuki area universitas. Kantor Ditjen Pajak Jakarta Selatan serta gedung DPR/MPR juga dikunjungi para massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) serta FSPMI. Sejumlah 200 orang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) juga turut berdemo di gedung DPR/MPR untuk menentang kebikakan pemerinta menaikan harga BBM. Dewan Mahasiswa (DEMA) dari beragam Universitas seperti Universitas Pasundan, ITT bandung, serta UNISMA Makasar telah berdemo di gedung DPR/MPR.

Soal tertembaknya seorang wartawan, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, Kombes Agus Rianto mengungkapkan, Anton terluka dibagian muka karena terkena pecahan tabung gas air mata. Anton saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Jambi. "Jadi bukan akibat terkena tembakan peluru petugas," ujar Agus di Mabes Polri, kemarin. Redam Kericuhan Agus mengatakankan, peristiwa tersebut berlangsung ketika massa yang berunjuk rasa mulai bertindak anarkis dan saling terlibat aksi dorong dengan petugas.

Berita Ekonomi : Tiga Fraksi Menolak Rencana Pemerintah Menaikan BBM

Berita Ekonomi - Sikap menolak atas keputusan pemerintah guna menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan tegas diumumkan tiga fraksi dalam rapat akhir finalisasi biaya penghasilan serta belanja negara ( APBN-P ) 2013. Ketiga fraksi tersebut yakni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Hanura, Nurdin tampubolon mengatakankan, pihaknya menampik kenaikan harga BBM bersubsidi yang bertolak belakang dengan undang-undang ( UU ) untuk menambah kesejahteraan rakyat.

Sebenarnya tanpa menaikan harga subsidi bahan bakar  minyak, pemerintah sudah bisa mengoptimalkan penghasilan negara dan juga melaksanakan pengiritan pengeluaran tata kelola negara" ujarnya saat melaporkan pendapat fraksi sebagai sikap final dari badan anggaran yang bertempat di gedung DPR

Namun bagian badan anggaran fraksi PKS Yudi Yudiana mengatakankan penyesuaian harga BBM subsidi itu adalah suatu kebijakan yang tak pas dikarenakan kita tak lama lagi menyambut bulan puasa dan lebaran

"Di Undang-undang anggaran penghasilan sudah diamanahkan pada pemerintah untuk mengamankan atau mengendalikan volume BBM subsidi guna tambah baik kinerjanya serta adil. Namun sebenarnya sepanjang ini program pengendalian BBM bersubsidi amat lemah," terang Yudi

Kenaikan harga BBM ini, kata Yudi, cuma dapat menambah jumlah rakyat miskin serta nyaris miskin, apalagi kebijakan ini mengakibatkan kerusakan perekonomian yang memanglahlah sedang alami perlambatan serius. 

Ia menambahkan. "Harga BBM yang naik lalu dapat mengakibatkan inflasi yang bisa mengakibatkan kerusakan sendi-sendi perekonomian, anjloknya ekspor serta terpuruknya usaha kecil menengah ( UKM ). Namun program bantuan untuk rakyat terus diberikan tanpa kenaikan harga BBM subsidi,". 

"Tanpa harga BBM disesuaikan, lanjut yudi pemerintah tetap mempunyai area fiskal cukup untuk menangani besaran subsidi. langkahnya dengan mengendalikan kuota BBM subsidi, memberantas penyelundupan, serta pengelolaan ekspor serta impor BBM yang tambah baik," kata dia menambahkan. 

dari segi lain, menurut para anggota badan anggaran dari fraksi PDI-P Sahid Muhammad Mulyadi, penyesuaian harga BBM bersubsidi cuma dapat mendorong laju inflasi makin tinggi serta makin membebani masyarakat. 

"Inikah yang disebut membikin perlindungan rakyat bila mereka mesti mencari penghasilan baru sebesar Rp 250 per bulannya akibat kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Pemberian subsidi telah jadi kemestian pemerintah," ucapnya. 

"Kami mepunyai perhitungan angka inflasi dengan persepsi kita sendiri dengan mengusulkan 6% tanpa kenaikan BBM subsidi. Berarti kita tak setuju inflasi usulan pemerintah 7, 2%," papar dia. 

Pengambilan kebijakan tersebut, dinilai Sahid dapat mendorong gejolak harga pangan cukup tinggi di marketan di dalam ketakpastiian kenaikan harga BBM subsidi. Hingga pihaknya mengusulkan pembentukan program padat karya yang menjangkau 28 ribu desa supaya jadi stimulus ekonomi serta inflasi. 

Dipenutup ia mengatakankan "hasil pendapat fraksi kita ini akan lebih baik untuk dibawa dalam sidang paripurna,"

Basmi Mafia Pajak Daripada Harus Menaikan BBM

Kebijakan dari pemerintah guna menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ini dianggap sebagai kebijakan cepat dan tak efesien. Heri Budianto, seorang Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercubuana mempertanyakan perihal hal mengapa Pemerintah memilih kebijakan seperti ini yang tak popular itu daripada merivisi Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) yang defisit.

"Kenapa kebijakan seperti ini mesti diambil sebagai satu tindakan, sedangkan APBN yang merasakan defisit bisa direvisi," Seperti yang disebut Heri dalam diskusi yang bertajuk "Berebut Berkah Subsidi" yang dilaksanakan di Jakarta, pada hari Sabtu (15/6)

Dia juga mengatakankan, alangkah baiknya Pemerintah bekerja lebih giat lagi untuk mefaedahkan penerimaan pajak. Ini menurutnya, bisa dilaksanakan dengan memberantas mafia pajak, mengurangi praktek tindak pidana korupsi yang membikin kas Negara dapat selalu terisi dari pengembalian uang kerugian Negara atau dari pembayaran pajak yang terpinjaman.

“Membasmi mafia pajak, menekan korupsi, itu mungkin lelah, tetapi poinnya akan mendapatkan efek yang lebih besar diperbandingkan dengan menaikan harga BBM,” ujarnya.

Pandangan seirama juga disampaikan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat fraksi PDIP Maruarar Sirait. Sejak awal, partai kita memanglahlah menampik gagasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM tersebut. Maruarar lalu mengatakankan, fraksinya mengusulkan jalan keluar lain dengan menambah pos-pos penerimaan serta laksanakan pengiritan. misalnya, lanjut Maruarar, mengurangi buaya perjalanan dinas yang mengkonsumsi biaya cukup besar.

“Ayo naikkan biaya bea keluar batu bara, 40 triliun rupiah per tahun, kita naikkan tarif cukai untuk alkohol, minuman bersoda, rokok. Satu saja merek rokok 20 miliar batang per tahun, dinaikan 100 perak saja telah bisa mendapatkan pendaptan sebesar 2 triliun rupiah, kita beri dukungan ke Presiden bila iamenaikan tarif cukai, bea keluar, serta pengiritan, ” paparnya.

Disamping itu, Heri menyoroti gagasan pemerintah untuk menyalurkan kompensasi kenaikan BBM dalam empat pilihan, yakni pertolongan Siswa Miskin (BSM), pertolongan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), serta beras miskin. Menurut Heri, kompensasi yang diberikan tersebut tak mendidik masyarakat serta condong dipergunakan sebagai instrument politik partai merebut simsari pati patik masyarakat. dia juga merisaukan pendistribusian kompensasi tersebut akan bermasalah di waktu mentiba.

Inilah Alat Pengontrol BBM Bersubsidi Yang Dipasang oleh Pertamina

 BBM Bersubsidi - Saat ini PT Pertamina sedang dalam rangka pemasangan alat monitoring BBM secara berangsur-angsur di sekitar 5000 SPBU Pertamina yang rencananya akan mulai diberlaksanakan mulai Juli 2013 mentiba.Sedangkan vendor yang mensupply dan yang melaksanakan pemasangan alat ini adalah PT Inti (Industri Telekomunikasi Indonesia) yang menguasi betul cara kerja alat ini.

Hanung Budya sebagai direktur Pemasaran dan Perdagangan di PT. Pertamina mengungkapkan bahwasanya PT Inti yang ialah salah satu perusahaan BUMN itu sudah mengadakan tes terhadap alat monitoring untuk mengendalikan BBM bersubsidi tersebut di sejumlah SPBU di Jakarta dan sekitar Sukabumi yang sesuai hasil analisis alat ini terbukti ampuh dan efisien untuk dipergunakan sebagai pengendali BBM bersubsidi.


Sejak April kemarin sudah dilaksanakan proyek percontohan dengan pemasangan alat monitorin BBM tersebut di sekitar 700 SPBU di Jakarta yang rencananya akan terus dilanjutkan hingga Juli 2013 mentiba.

Hanung juga sempat mengatakankan bahwasanya pengembangan tekhnologi pada alat pengendali BBM ini mampu untuk mengontrol quota konsumsi BBM secara individu baik pada motor maupun mobil.

Secara umum alat monitoring BBM ini bekerja dengan cara mengontrol pengeluaran minyak melalui slang (nozzle) dengan bantuan alat tera. Sebagai contoh jikalau ada mobil yang termasuk mendapat minyak non subsidi, jikalau mobil tersebut mencoba mengisi dengan BBM bersubsidi maka minyak tak akan keluar dari nozzle tersebut karena nozzle dikunci dengan alat pengontrol BBM ini.

"Misalnya jikalau mobil cuma dapat jatah BBM subsidi Rp100.000 per hari dan motor Rp20.000 per hari ini, nah jikalaulau mereka sudah mengisi sesuai quota, maka secara otomatis tak bisa dapat lagi mengisi hari itu. Kalau curang maka itu akan tercatat oleh sistem sehingga bisa diketahui dengan gampang. Nanti data centernya ada di Pertamina sehingga namanya sistem Monitoring dan Pengendalian BBM PSO." Ungkap Hanung.

Di lain pihak, Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina menambahkan bahwasanya langkah ini ialah wujud dan respon dari PT Pertamina dalam rangka menolong pemerintah mencari solusi atas masalah pengendalian BBM ini. Bahka Karen sendiri telah melaksanakan presentase di hadapan menko perekonomian Hatta Rajasa sejumlah waktu yang lalu.

Sebagai info tambahan yang dijelaskan oleh Hanung bahwasanya kebutuhan akan alat pengendali BBM ini adalah sebanyak 92.000 alat dikarenakan jumlah SPBU Pertamina di Indonesia adalah sebanyak 5270 unit dengan total jumlah slang sebanyak 92.000. Hanung optimis bahwasanya alat ini akan menjadi sangatlah efektif untuk mendalikan pendistribusian BBM bersubsidi di masyarakat kita.

Berita Ekonomi : Akankah Harga Sembako Melonjak Jika Harga BBM Naik?

harga bahan bakar minyak (BBM), yakni harga sejumlah kebutuhan pokok juga akan turut merasakan lonjakan harga.

Namun, rupanya pemerintah telah membikin satu solusi alternatif sebagai solusi untuk meminimalisir keresahan masyarakat dengan cara ngasih paket kompensasi BLSM (pertolongan Langsung Sementara Masyarakat). BLSM ini seperti yang disampaikan pemerintah kita, khusus untuk masyarakat yang merasakan dampak kenaikan BBM secara langsung.


Menanggapi hal ini, Firmanzah sebagai staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan mengatakankan bahwasanya jikalau BLSM dan paket kompensasi ini ditiadakan, maka kenaikan harga BBM jenis premium sebesar Rp. 1500 per liter akan mempunyai dampak meningkatnya angka kemiskinan di tahun 2013 ini sebesar 13,1% sesuai dengan data yang ada di Kementrian Keuangan.

Seorang Guru Besar Fakultas Ekonomi UI juga menyampaikan satu penjelasan yang ia sebutkan berpedoman pengamatan perihal pengalaman pemerintah Indonesia menaikkan dan menurunkan harga BBM antara tahun 2005 sampai dengan 2009. Diawali tahun 2005 yang lalu, diakibatkan karena lonjakan harga minyak dunia, pemerintah kita akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi yang pada awalnya terletak di harga Rp. 1800 per liter lalu dinaikkan dua kali lipat lebih di harga Rp. 4500 per liter.

Lalu, akibat dari kenaikan harga BBM tersebut rupanya harga sembako juga turut melonjak naik, khususnya harga beras yang kenaikan harganya mencapai 20 %. Tidak cuma sampai di situ, dampak lebih lanjut tercatat bahwasanya ditahun 2006 angka kemiskinan di negara kita naik menjadi 17,7% yang sebelumnya cuma 15,9%.

Dan di tahun 2008, harga BBM kembali dinaikkan oleh pemerintah kita walaupunpun cuma dalam hitungan lima atau enam bulan, lalu berlangsung pusingsebutkan inflasi sebesar 11% lebih di tahun 2008 lalu yang akhirnya memaksa pemerintah kembali menurunkan harga BBM sejumlah kali hingga menjadi Rp. 4500 per liternya di pertengahan januari 2009.

Sayangnya, di tahun 2008 - 2009 itu ketika harga BBM diturunkan mulai dari Rp. 6000 per liter, lalu Rp. 5500 per liter, selanjutnya Rp. 5000 per liter, bahkan kembali lagi di harga Rp. 4500 tetap saja harga bahan pokok tak ikut turun. Ini yang sebenarnya tak kita harapkan oleh masyarakat jikalau harga BBM kembali dinaikkan.

Dari pengalaman kasus di atas, maka kebijakan menyangkut pertolongan Langsung Sementara Masyarakat atau yang disebut dengan BLSM itu merupuakan wujud perlindungan pemerintah pada rakyat yang secara khusus kelompok masyarakat yang kurang mampu supaya dapat menyesuaikan kemampuannya dengan lonjakan harga nantinya.

Berita Ekonomi : Prediksi Terjadinya Inflasi Jika Dua Harga BBM Diterapkan

Berita Ekonomi - Pemerintah kita memperkiraan bahwasanya akan berlangsung pusingkatan inflasi pada kisaran 1,5 persen sampai dengan 1,6 persen yang diakibatkan oleh rancangan penerapan bahan bakar minyak bersubsidi dengan dua harga.

Menurut berita terakhir bahwasanya BBM jenis premium akan merasakan kenaikan sebesar Rp. 2.000 per liternya dan BBM jenis solar akan naik Rp. 1000 per liternya. Itu artinya harga BBM premium menjadi Rp. 6.500 per liter dan BBM Solar menjadi Rp. 5.500 per liter.


Hatta Rajasa sebagai menko perekonomian menerangkan bahwasanya untuk mengantisipasi lonjakan inflasi supaya tak terlalu membesar maka pemerintah akan mengambil langkah untuk menjaga inflasi yang berasal dari sektor pangan.

“Itulah sebabnya kemarin kita putuskan untuk intervensi terhadap daging karena kita ingin menekan harga yang tak normal seperti ini,” Ujar beliau di Kantor Kementrian Perekonomian Jakarta.

Hatta Rajasa juga kembali mempertegas bahwasanya kenaikan harga bbm solar bersubsidi tetap diusulkan supaya harganya lebih rendah dibanding dengan premium. Hal ini sebab pertimbangan imbas terhadap sektor transportasi dan logistik yang umumnya dipergunakan oleh masyarakat kita.

“Jadi sebahagian besar solar itu banyak dipergunakan oleh masyarakat kita pengguna angkutan yang paling bawah, termasuk juga 3.000 nelayan, angkutan logistik seperti kapal, juga berbagai macam macam angkutan seperi truk-truk itu,” pungkasnya.

Berita Ekonomi : Harga BBM Solar Diprediksi Lebih Murah Dibanding Premium

Berita Ekonomi - Rencana pemerintah kita untuk menaikkan harga bbm premium lebih tinggi dibanding dengan harga premium karena pertimbangan bahwasanya umumnya pengguna solar adalah untuk mendukung kebutuhan transportasi dan nelayan.

Seperti yang ditegaskan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantor kementrian Perekonomian di Jakarta sejumlah hari yang lalu bahwasanya memanglah solar nantinya akan dipatok dengan harga lebih rendah karena solar mayoritas dipergunakan untuk kebutuhan transportasi. Dan hal ini tentu saja menyangkut dengan dasar daripada logistik negara kita. Dan yang kedua adalah bahwasanya solar umumnya dipergunakan oleh nelayan. Yang pada intinya pengguna solar umumnya dari golongan masyarakat kita yang masihlah di bawah, termasuk nelayan, kapal - kapal pengangkut logistik, dan berbagai macam macam angkutan misalnyanya seperti truk - truk dan lain sebagainya.


Dan menyangkut berapa besar kenaikan harga BBM, menurut Hatta Rajasa hal ini masihlah menunggu hasil pembicaraan dengan DPR RI.

"Gini kita mau ngomong dulu, soal besarannya itu pembicaraan dengan DPR. Pemerintah maupun DPR sudah ngasih kewenangan kepada pemerintah atas dasar UU APBN 2013 untuk memutuskan BBM dinaikkan atau tak, dalam rapat paripurna itu tentu saja sudah keputusan, kewenangan ada di pemerintah, akan tetapi tetap saja RAPBN-P diajukan karena sejumlah asumsi-asumsi makro berubah. Nah, disitu juga termasuk hal yang termasuk pengiritan BBM kita," jelasnya.

Di lain Pihak Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Suryamin berpendapat lain menyangkut kenaikan bahan bakar minyak solar tersebut. Menurutnya, jikalau solar dinaikkan maka akan ngasih dampak inflasi. Hal ini diakibatkan karena solar dipergunakan oleh berbagai macam macam kenderaan pengangkut bahan pokok makanan.

"Tapi kita belum menghitung akibatnya terhadap inflasi. Karena kita belum tahu besaran kenaikannya belum menghitung," terang beliau.

Berita Ekonomi : Presiden SBY Akan Bahas BBM dengan DPR RI Pada 13 Mei

Berita Ekonomi - Usai membuka acara Ratas Kerukunan Agama dan Ekonomi di Jakarta kemarin, Presiden SBY memberitahukan bahwasanya pihaknya akan mengadakan pertemuan khusus untuk mengulas perihal kenaikan harga BBM dengan pemimpin DPR pada 13 Mei 2013 mentiba.
Seperti yang dijelaskan Presiden SBY di acara tersebut bahwasanya pihaknya baru akan bertemu dengan pemimpin DPR pada tanggal 13 Mei mentiba dikarenakan pemimpin DPR saat ini sedang terletak di luar negeri.

Tetetapi SBY juga sempat mengatakankan bahwasanya sebenarnya untuk melaksanakan pembahasan perihal kebijaan BBM ini taklah perlu untuk menunggu tibanya pemimpin DPR yang memanglah sedang sibuk di luar negeri sekarang ini, namun cukup cuma dengan melibatkan pihak Kementrian Keuangan serta jajaran yang terkait.

"Ini mesti bekerja siang dan malam untuk mempersiapkan draft APBN itu," kata Presiden SBY.


Presiden SBY juga menyampaikan bahwasanya situasi saat ini sudah begitu mendesak. Menurutnya ketika ada perubahan asumsi otomatis APBN juga akan berubah.

"Pertumbuhan itu saja berubah, berhati-hati nanti dalam merumuskan perkembangan dalam APBNP. Mari kita pilih angka yang bisa kita capai. Sehingga mutu perencanaan kita bagus," jelas beliau.

Presiden SBY juga menghimbau supaya nantinya pembicaraan dengan DPR dilaksanakan dengan baik – baik supaya perencanaan yang akan dibikin lebih realistik. Karena kita sendiri tahu saat ini keadaan ekonomi kita seperti apa dan juga keadaan Asia bagaimana.

SBY juga mengutarakan bahwasanya beliau pernah membaca adanya dialog masyarakat di media massa perihal kapankah kebijakan kenaikan harga BBM akan diputuskan dan mengapa ada unsur kebimbang – bimbangan di dalam pemerintahan kita. Nah, tanggapan Presiden SBY menyangkut hal ini adalah beliau mempertegas bahwasanya begitu adanya kesiapan bantuan kepada masyarakat, maka disaat itulah harga BBM akan disesuaikan. Beliau juga meminta supaya media memuat info ini dengan jelas.

Beliau menuturkan perihal APBNP tersebut memanglah suatu hal yang sangatlah vital yang akan dibahas bersama dengan DPR RI. Seperti yang dihendaki masyarakat bahwasanya masyarakat tak menghendaki sesuatu kebijakan yang tak ada kepastiian yang jelas, termasuk menyangkut masalah ABPNP tersebut yang mengarah kepada subsidi BBM yang memanglah kesesuaian harga BBM itu sendiri karena besarnya subsidi BBM yang dianggarkan.

"Ini karena tak semua kewenangan ada di tangan pemerintah, jikalaulau menyangkut anggaran mesti dibicarakan oleh DPR RI maka kita mesti pro aktif untuk itu," tandas Presiden SBY.

Berita Ekonomi : Presiden SBY Diteror 700 SMS Karena Ketidakjelasan Kebijakan BBM

Berita Ekonomi - Pagi ini ada pengakuan unik dari Presiden SBY yang menyampaikan bahwasanya beliau mendapat raturan kiriman sms dari masyarakat yang isinya meminta kejelasan perihal kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dinilai terus mengulur waktu. Ironisnya, sekitar 40-an SMS yang diterima Presiden SBY justru mendesak supaya harga BBM segera dinaikkan.

Seperti yang terkandung di situs Sekretariat Kabinet hari ini (08 Mei 2013), Sardan Marbun yang ialah salah satu staff di SKP (Staff Khusus Presiden) bidang Komunikasi Sosial menerangkan bahwasanya sebenarnya rakyat masihlah terus menunggu kejelasan terkait masalah kenaikan harga BBM.


Ironisnya lagi di sejumlah daerah sudah terkandung laporan menyangkut kelangkaan BBM. Padahal masyarakat yang kurang mampu masihlah terus mengharapkan kompensasi terhadap tingginya harga BBM dengan maksud supaya beban hidup mereka lebih ringan.

Tidak cuma hari ini, pada kurun waktu antara tanggal 16 sampai 30 April 2013 kemaren, Presiden SBY juga mendapat kiriman 5000 lebih SMS dan surat melalui PO BOX 9949 sejumlah 37 surat berisi pengaduan masyarakat terkait masalah BBM ini.

Jika diklasifikasi dari SMS yang sekitar 700-an yang diterima oleh Presiden SBY tersebut, maka sekitar 40% mendukung kenaikan harga BBM, 36% menyatakan netral, dan selebihnya menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM.

Salah satu bunyi SMS yang berupa dukungan seperti ini "Kalau begini terus masyarakat kacau, maka lebih baik menaikkan harga BBM mempergunakan satu harga antara Rp5.500-Rp6.000 itu akan lebih baik dan tak butuh pengawasan".

Sementara SMS yang netral salah satunya berbunyi meminta wacana penghapusan subsidi BBM tidaklah digantikan dengan wacana pemakaian gas pengganti bahan bakar minyak.
Dan SMS yang berisikan pernyataan netral ada yang isinya meminta supaya penghapusan subsidi bahan bakar minyak tak mesti diganti dengan kebijakan pemakaian gas sebagai ganti bahan bakar minyak.

Termasuk berikut salah satu SMS yang negatif berbunyi seakan-akan menyudutkan Pegawai Negeri Sipil yang penghasilannya dinaikkan lagi. "Pemerintah ada kepentingan politik, yang dirugikan rakyat lagi. BBM naik, pajak naik, rakyat berteriak," begitu isi SMS tersebut.

Nah, kira – kira pendapat anda sendiri seperti apa? Silakan tulis pada kolom komentar di bawah.

Berita Ekonomi : Pemerintah Terbitkan Kartu Tunggal Penerima Kompensasi BBM

Berita Ekonomi - Dalam rangka penyaluran Bahan Bakar Minyak bersubsidi kepada masyarakat yang pas, pemerintah mempunyai kebijakan untuk ngasih kartu tunggal cuma kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah supaya penyelewangan pemakaian BBM dapat terhindari.

Hatta Rajasa sebagai menko perekonomian yang sekaligus saat ini sebagai pelaksana tugas Menteri Keuangan mengungkapkan bahwasanya Tim Pemerintah yang melihat lebih dalam serta mengkaji permasalahan kenaikan BBM sudah mempunyai data yang valid berisikan daftar masyarakat yang berhak untuk menerima dan mempergunakan kartu tunggal tersebut.


“Diupayakan satu kartu, tim sudah milik data yang kuat sekitar 15,5 juta sasaran rumah tangga,” ujar beliau saat ditemui di Kementerian Perekonomian, Jakarta sejumlah hari lalu.

Kemudian ia juga menyampaikan bahwasanya kartu tunggal yang dimaksud tersebut nantinya dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk menerima semua fasilitas kompensasi yang berhak untuk didapatkankan seperti BLSM (pertolongan Langsung Sementara Masyarakat), pendistribusian raskin, dan BSM (pertolongan Siswa Miskin).

Sebelum itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat menyampaikan menyangkut kenaikan BBM bersubsidi akan mulai diberlaksanakan oleh pemerintah sesudah tersedianya anggaran dana kompensasi yang telah disetujuai oleh Parlemen yang ditujukan untuk perlindungan masyarakat miskin.

Menko Perekonomian : Menteri ESDM Bertugas Mengumumkan BBM

Menko Perekonomian - Pada saat berlangsungnya acara Musrembangnas (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional) yang berlangsung Hari Selasa Lalu di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan pengumuman perihal kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Hal ini dikarenakan pengumuman perihal keputusan kebijakan ini dibebankan kepada Menteri ESDM.

Ungkapankah senada juga disampaikan oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa yang mengatakankan bahwasanya yang akan mengumumkan kebijakan resmi yang telah diputuskan menyangkut BBM tersebut akan menjadi tugas Menteri ESDM.


Hatta Rajasa mempertegas di saat pembukaan Acara Musrembangnas tersebut, "Presiden tidak akan umumkan kenaikan BBM bersubsidi sekarang. Itu terlalu tekhnis, lagipula itu tugasnya Menteri ESDM yang akan mengumumkan. Di acara ini (Musrembangnas), Presiden cuma akan bicara soal ekonomi Indonesia secara umum seperti bagaimana menjaga kekuatan fiskal kita dan lainnya."

Sayangnya, menyangkut waktu kapankah pengumuman itu akan dilaksanakan terkait dengan kebijakan BBM bersubsidi tersebut tak disampaikan oleh Hatta Rajasa. Beliau cuma berkata supaya kita semua menungu pengumuman tersebut.

Disamping itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan bahwasanya berkemungkinan pengumuman akan dilaksanakan sesudah adanya pemberitahuan perihal kesiapan kompensasi yang akan diberikan pada rakyat perihal BBM bersubsidi ini.

Keinginan dari pemerintah kita adalah supaya sesudah diberlaksanakannya harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi yang baru ini, maka kompensasi untuk rakyat miskin tetap bisa disalurkan.

“Tidak boleh ada gap, maka terkait dana kompensasi siap, pemerintah sudah siap rencananya. Rencananya apa saja, berapa lama akan segera disampaikan ke DPR RI dalam bentuk RAPBN-P 2013,” tuturnya.

Beliau berharap menyangkut pembahasan RAPBN-P 2013 dengan pihak DPR dapat rampung di bulan Mei ini.

Berita Ekonomi : Harga BBM Dipastikan Tidak Naik Pada Mei 2013

Berita Ekonomi - Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian mengatakankan dan memastikan bahwasanya kenaikan harga BBM sampai saat ini masihlah dalam tahap pengkajian oleh pihak Kementerian ESDM dan dipastiikan pada bulan Mei 2013 ini tak akan berlangsung kenaikan harga.

Bahkan saat Beliau ditemui kemarin (Sabtu, 27 April 2013) seusai mengikuti acara Jalan Sehat Universitas Muhammadiyah Tangerang, beliau juga mengatakankan bahwasanya secara teknis hal ini masihlah dikaji secara mendalam di wilayah kementrian ESDM dan belum bisa dipastiikan keputusannya.

Mengapa hal ini mesti dikaji secara lebih mendalam? Menurut Hatta Rajasa memanglah demikian dikarenakan dampak yang akan dimunculkan akan dirasakan oleh semua masyarakat kita. Termasuk penyusunan strategi untuk dijadikan solusi supaya golongan yang mampu tak lagi membeli BBM yang bersubsidi juga masihlah dalam tahap pengkajian serius. Termasuk pertimbangan akan daya beli masyarakat dan inflasi yang saling terkait.

"Apa yang akan berlangsung pada kehidupan masyarakat nantinya sesudah harga BBM dinaikkan juga mesti dipikirkanlah," Katanya.

Dan menyangkut konsep dua harga, Hatta Rajasa juga ngasih komentar "Ini kan baru pertama kali kali dipraktikkan nantinya, mesti ada pengkajian lebih mendalam."

Disamping itu Hatta Rajasa yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Menkeu meminta supaya ditiadakan spekulasi yang menyangkut perihal penerapan dua harga BBM bersubsidi tersebut. Kembali lagi dikarenakan kebijakan dalam hal ini masihlah belum dilaksanakan.  "Jangan berspekulasi dulu. Keputusannya saja belum," kata dia.

Setelah itu Hatta Rajasa juga berkata bahwasanya dengan penerapan dua harga BBM, memanglah dari sisi distorsi akan lebih kecil. Namun Hatta percaya bahwasanya pihak Pertamina dan BPH Migas sudah mempertimbangkanlah semuanya sambil melaksanakan pengkajian data di semua Indonesia.